Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

By Admin 11 Feb 2020, 11:13:09 WIB Perijinan

Persyaratan : 
1. Permohonan kepada Lembaga Online Single Submission (OSS) secara online;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku;
3. NPWP aktif;
4. Alamat dan pasword email aktif;
5. Pengesahan Akta Pendirian (AHU Online) untuk non perseorangan.

IZIN LEMBAGA PELATIHAN

  1. Permohonan  kepada Lembaga Online Single Submission (OSS) secra online 
  2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku 
  3. NPWP  aktif 
  4. Alamat dan Pasword email aktif
  5. pengesahan Akta pendirian (AHU Online ) untuk non perseorangan 

Komitemen yang harus dipenuhi setelah Nomor Induk berusaha dan izin lembaga Pelatihan kerja diterbitkan melalui OSS antara lain  :

  • Rekaman  Akta dan keputusan pengesahan dan pendirian dan /  perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  • Daftar Riwayat hidup penaggung jawab LPK yang tercantum dalam akta 
  • Rekaman tanda bukti kepemillikan  atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan sekutrang - kurangnya meliputi:
    1) Struktur organisasi dan uraian tugas 
    2) Daftar riwayat hidup  instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
    3) Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama  3  ( tiga ) tahun 
    4) Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan

Pengajuan perubahan penaggung jawab LPK ;

 

  1. Permohonan  kepada Lembaga Online Single Submission (OSS) secra online 
  2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku 
  3. NPWP  aktif 
  4. Alamat dan Pasword email aktif
  5. pengesahan Akta pendirian (AHU Online ) untuk non perseorangan 

Komitemen yang harus dipenuhi setelah Nomor Induk berusaha dan Izin Lembaga pelatihan Keja diterbitkan melaluil OSS antara lain:
1) Rekaman Izin LPK yang masih berlaku 
2) Rekaman akta perubahan dan keputusan pengersaha perunaa dari  instasi yang berwenang..

LPK PEMERINTAH DAN / LPK PERUSAHAAN;
 

  1. Permohonan  kepada Lembaga Online Single Submission (OSS) secra online 
  2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku 
  3. NPWP  aktif 
  4. Alamat dan Pasword email aktif
  5. pengesahan Akta pendirian (AHU Online ) untuk non perseorangan 

Komitemen yang harus dipenuhi setelah Nomor Induk berusaha dan Izin Lembaga pelatihan Keja diterbitkan melaluil OSS antara lain:

  1. Rekaman Keputusan penetapan LPK dari pimpinann perusahaan yang membawahi unit pelatihan
  2. Daftar riwayat hidup penaggung jawab LPK yang tercantum dalam  akta 
  3. Rekaman tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasrana pelatihan kerja;
  4. Profil LPK yang ditanda tangani oleh kepala LPK  yang sekurang - kurangnya memuat:
  • Sturktur Organissasi dan uraian tugas ;
  • program pealtihan kerja berbasis kompetensi yang akand diselenggarakan ;
  • program kerja LPK dan recana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
  • Daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensii dan tenaga pelatihan:
  • Kapasitas pelatihan pertahun 

5. Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 4, dan akngka 5 tidak berlaku bagi LPK Pemerintah

 

Mekanisme/Prosedur : 

  1. Permohonan diajukan kepada Kepala DINAS PM PTSP DAN NAKER Kabupaten Pekalongan.
  2. Verifikasi kelengkapan dokumen;
  3. Verifikasi lapangan.
  4. Pemrosesan Komitmen.
  5. Notifikasi ke OSS.

Jangka Waktu :  3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Biaya / Tarif : Rp 0,- (nol rupiah)

______________________________________________
Informasi lebih lanjut hubungi :

Dinas PM PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Pekalongan
Jl. Sindoro No. 9 Kajen
Phone/Fax : 0285 381992
WhatsApp : 0823 24422 911
email : dpmptspnaker.pekalongankab@gmail.com
______________________________________________




Write a comment

Ada 34 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment